Caung newsPerum Bulog menegaskan bahwa bantuan berupa beras tidak akan diserahkan kepada warga yang terbukti terlibat dalam kegiatan perjudian online atau tindakan teror. Kebijakan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, saat hadir dalam penyaluran bantuan di Kabupaten Tangerang pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurut Rizal, tindakan ini adalah bagian dari usaha untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat. Ia menyebutkan bahwa Bulog memiliki data yang akurat yang berisi daftar kelompok yang tidak pantas menerima bantuan.
“Kami memastikan bahwa masyarakat yang diduga terlibat dalam perjudian online atau memiliki pemahaman radikal terorisme tidak berhak menerima bantuan ini. Aturannya sudah jelas,” katanya.
Bantuan Sosial Beras Akan Menggunakan Sistem Verifikasi Melalui Barcode dan KTP
Distribusi bantuan pangan kini dilakukan melalui sistem digital berbasis aplikasi. Setiap penerima manfaat telah mendapatkan kode batang (barcode) yang berfungsi sebagai identitas mereka.
Saat proses pendistribusian berlangsung, barcode tersebut akan di-scan, kemudian data yang terkandung disesuaikan dengan informasi yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Jika barcode sudah tersedia dan data sesuai dengan penerima yang terdaftar, berarti sudah aman. Prosesnya jelas dan tidak bisa dimanipulasi,” ujar Rizal.
Bulog juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, dalam memantau pendistribusian bantuan. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menghindari terulangnya penyalahgunaan bantuan yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kami bersama-sama dengan aparat keamanan menjaga agar bantuan ini tidak sampai kepada pihak yang tidak berhak,” tambahnya.
Berdasarkan tugas pemerintah, Bulog bertanggung jawab mendistribusikan bantuan pangan berupa beras selama bulan Juni hingga Juli 2025. Jumlah beras yang didistribusikan mencapai 1,3 juta ton untuk seluruh wilayah Indonesia. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kilogram beras.
“Kami menerima perintah untuk mendistribusikan 1,3 juta ton beras ke seluruh Indonesia,” kata Rizal.
Program bantuan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan berupa beras sebanyak 10 kg untuk keluarga penerima manfaat, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan untuk memastikan harga beras di pasar tetap terjangkau.
Rizal menekankan, tujuan utama pemerintah dalam menjalankan program SPHP adalah mengurangi kenaikan harga beras di kalangan masyarakat. Diharapkan, melalui SPHP ini harga beras tetap stabil dan bisa diakses dengan mudah.
Di dalam program ini, harga beras ditetapkan paling tinggi sebesar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan berisi 5 kilogram.
“SPHP ini merupakan cara untuk menjaga agar harga beras tidak terlalu berfluktuasi dan pasokan di pasar tetap stabil,” katanya.
Selain mengatur harga, program ini juga bertujuan untuk mengisi kekurangan persediaan beras yang mungkin terjadi akibat gangguan dalam pasokan.
“Tujuannya adalah mengurangi perubahan harga beras dan mempersiapkan kekurangan persediaan di pasar,” katanya.
About the Author
