Dana Bansos yang Disalahgunakan untuk Judi Online di Jawa Barat
Di tengah upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang kurang mampu, terdapat indikasi bahwa dana tersebut justru digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai. Di Jawa Barat, lebih dari 49 ribu penerima bansos diduga terlibat dalam praktik judi online atau yang disebut dengan istilah “judol”. Hal ini menempatkan Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat penggunaan bansos untuk judi online tertinggi.
Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dana sosial yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyampaikan bahwa tindakan tegas harus segera dilakukan agar dana bansos dapat digunakan secara benar dan sesuai tujuannya.
Menurut Iwan, bansos merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, jika dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online, maka itu bisa dianggap sebagai penyimpangan.
“Ketika diberi bantuan ternyata dipergunakan untuk judol, berarti terjadi penyelewengan. Maka, harus ditindak lanjuti lagi, kalau perlu hentikan saja bantuannya, karena masih banyak orang yang membutuhkan bantuan ketimbang diberi bantuan untuk judol,” ujarnya saat hadir dalam acara Gathering Pengurus DPW PKS Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (9/8/2025).
Iwan menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani masalah ini. Tujuannya adalah agar niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat bisa berjalan sesuai rencana dan tidak disalahgunakan.
“Jika memang terbukti melalui judo, maka tindaklanjuti, hentikan bantuan tersebut. Pemerintah juga harus berani melakukan tindakan seperti itu. Sayangnya, banyak orang yang membutuhkan, tetapi justru yang menerima bantuan malah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang tidak baik,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu. Menurutnya, kasus penggunaan bansos untuk judi online sangat memprihatinkan. Ia meminta pemerintah provinsi segera menindak tegas masalah ini agar bisa segera diselesaikan.
Haru menjelaskan bahwa memimpin Jawa Barat bukanlah hal mudah seperti memimpin pertunjukan semata. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai komponen, termasuk DPRD dan birokrasi.
“Karena kalau seperti pertunjukan, fokusnya hanya pada satu orang. Tapi kalau ini orkestra, maka semua komponen harus bekerja sama, termasuk di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPRD. Harapan kami, masalah ini bisa segera diusut, diperbaiki, dan tidak boleh terjadi lagi. Jika ada oknum yang terlibat, maka harus ditindak,” ujar Haru.
Ia sepakat dengan pendapat bahwa pemutusan penerimaan bansos bagi penerima yang menggunakan dana tersebut untuk judi online harus diberlakukan.
“Ya, saya kira itu harus dilakukan. Bagaimana mungkin bantuan sosial yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang rentan justru digunakan untuk hal yang tidak baik?” tanya Haru.
Masalah ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat tentang tanggung jawab dalam penggunaan dana sosial. Diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik agar dana bansos benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
About the Author
