Dukungan Penuh untuk Sistem Payment ID dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana penerapan sistem Payment ID dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Ia menilai bahwa sistem ini menjadi langkah penting dalam memastikan keakuratan dan kecepatan dalam distribusi bansos.
“Kita dukung penuh, pokoknya kita ingin pengiriman bansos ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, orangnya tepat, penerimanya tepat. Salah satunya ya lewat digitalisasi (Payment ID),” ujar Gus Ipul setelah melakukan peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Jumat (9/8).
Menurutnya, sistem Payment ID mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bansos. Dengan adanya sistem ini, penerima manfaat dapat lebih mudah mengakses bantuan tanpa harus melalui mekanisme konvensional yang sering kali terkendala oleh kesalahan data atau ketidakakuratan informasi.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) sedang berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Himbara, dan Bank Indonesia (BI). Tujuannya adalah merancang mekanisme yang lebih efektif dan aman dalam penerapan Payment ID.
“Kita dengan PPATK, kita dengan Bank Himbara mungkin nanti dengan BI itu sedang kita rancang supaya kita bisa mengetahui profil penerima manfaat lebih jauh lewat rekening-rekening mereka,” tambahnya.
Uji Coba Sistem Payment ID pada Tahun 2025
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan akan melakukan uji coba sistem pembayaran Payment ID untuk penyaluran bansos nontunai pada tanggal 17 Agustus 2025. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat digitalisasi sektor keuangan dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa saat ini sistem Payment ID masih berada pada tahap eksperimen. Tujuan utamanya adalah menguji kemampuan sistem dalam skenario nyata sebelum diluncurkan secara penuh.
“Proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara menyeluruh diperkirakan masih akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Karena itu, uji coba saat ini difokuskan pada satu use case, yaitu penyaluran bansos non tunai,” ujar Denny kepada media.
Dia menegaskan bahwa implementasi Payment ID akan dilakukan secara bertahap. Target akhirnya adalah penerapan penuh sistem ini pada tahun 2029. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki waktu cukup untuk adaptasi dan pemahaman terhadap sistem baru ini.
Keamanan dan Privasi Data dalam Penggunaan Payment ID
Salah satu aspek penting dalam penerapan Payment ID adalah keamanan dan privasi data. Denny menekankan bahwa akses dan penggunaan Payment ID hanya akan diberikan kepada pihak berwenang yang memiliki kontrak resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan transaksi dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Selain itu, penggunaan data individu akan berbasis private consent atau persetujuan pemilik data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki kontrol atas data pribadi mereka dan dapat memilih apakah ingin menggunakan layanan Payment ID atau tidak.
Potensi Manfaat bagi Masyarakat
Dengan penerapan Payment ID, diharapkan dapat membantu mengurangi risiko korupsi atau penyimpangan dalam penyaluran bansos. Sistem ini juga akan memudahkan pemerintah dalam memantau alur dana dan memastikan bahwa semua penerima manfaat benar-benar memenuhi syarat.
Selain itu, penggunaan Payment ID juga akan mempercepat proses pencairan dana, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
About the Author
