
Bantuan Sosial PKH 2025 untuk Jutaan Keluarga Prasejahtera
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025, yang ditujukan bagi jutaan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan data dari Kemensos, PKH telah berhasil membantu lebih dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun sebelumnya. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada 2025, mengingat upaya pemerintah untuk memperluas cakupan bantuan tersebut. Dengan penyaluran yang dilakukan secara non-tunai melalui bank penyalur, PKH berupaya memastikan keamanan dan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Rincian Besaran Bantuan PKH Tahun 2025
Besaran bantuan PKH 2025 dibagi berdasarkan kategori penerima, dengan besaran yang berbeda untuk setiap golongan. Berikut rinciannya:
- Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
- Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA: Rp500.000 per tahap
Setiap keluarga penerima dapat menerima bantuan dari beberapa kategori, tergantung jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat. Penyaluran bantuan dilakukan dalam beberapa tahap sepanjang tahun, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima.
Cara Mengecek Status Penerima PKH
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek status penerima PKH, Kemensos menyediakan layanan daring. Berikut langkah-langkahnya:
- Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Isi data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Ketik kode verifikasi yang tertera di layar.
- Klik Cari Data untuk melihat hasilnya.
Jika seseorang terdaftar sebagai penerima PKH, informasi seperti nama penerima, jenis bantuan, periode pencairan, dan bank penyalur akan muncul. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan.
Pengalaman Penerima: Bantuan yang Meringankan Beban Hidup
Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Siti Nurhayati (38), seorang ibu rumah tangga penerima PKH, mengaku bahwa bantuan ini sangat membantu dalam biaya pendidikan anak-anaknya. Anaknya yang bersekolah di tingkat SMP dan SD mendapatkan bantuan yang digunakan untuk membeli buku, seragam, dan ongkos sekolah. Tanpa PKH, ia mengatakan harus meminjam uang ke tetangga.
Kisah seperti Siti menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini menjadi benteng penting dalam memastikan anak-anak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan.
Pentingnya Data Kependudukan yang Valid
Kemensos mengingatkan para penerima agar memastikan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) selalu mutakhir. Data yang tidak sesuai, seperti NIK yang tidak valid atau alamat yang berbeda, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan bantuan. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala sangat dianjurkan.
Dampak PKH terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan
Berdasarkan evaluasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, PKH terbukti memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Angka putus sekolah menurun, kunjungan ke fasilitas kesehatan meningkat, serta beban pengeluaran rumah tangga miskin berkurang. Di sisi ekonomi, program ini juga memutar roda usaha lokal karena sebagian besar bantuan digunakan untuk pembelian kebutuhan harian di warung dan pasar tradisional.
Dengan target yang tepat sasaran, PKH 2025 diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat lapisan bawah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional. Melalui penyaluran yang terstruktur dan transparan, PKH tetap menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera.