Penyaringan Data Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Sesuai Kriteria
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa dari lebih 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam permainan judi online, sebanyak 228 ribu lebih telah secara resmi dihapus dari daftar penerima. Informasi ini diperoleh melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Syaifullah, PPATK memberikan data tersebut setelah Kementerian Sosial meminta konfirmasi mengenai rekening-rekening yang dimiliki oleh penerima bansos. Dari total 9 juta lebih data pemain judi online yang terdeteksi, sekitar 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos aktif.
“Data ini kami peroleh dari PPATK setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos,” ujarnya usai meninjau SRMP 9 Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Proses verifikasi terhadap sekitar 375 ribu nama lainnya masih berlangsung. Kementerian Sosial sedang menelusuri profil pekerjaan serta latar belakang ekonomi mereka, karena ada penerima bansos yang diketahui berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.
“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami coret,” tambahnya.
Masalah bansos yang tidak tepat sasaran memang menjadi perhatian serius. Sebagai langkah pembenahan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data secara nasional.
“Dengan inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” ujarnya.
Terkait temuan 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah, Syaifullah menjelaskan hal ini baru teridentifikasi karena proses konsolidasi data dengan PPATK baru dimulai sejak Februari 2025. Ia memastikan temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Kita baru mulai konsolidasi sejak Inpres itu keluar. Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos,” katanya.
Menteri Sosial ini juga mendorong partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi penyaluran bansos. Namun, ia berharap setiap laporan yang disampaikan dilengkapi dengan bukti yang valid agar dapat segera diproses.
“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Silakan sampaikan lewat aplikasi dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Mari kita pastikan Bansos ini bisa diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” ujarnya menambahkan.
Kebijakan pencoretan penerima bansos yang terlibat judi online ini diharapkan menjadi langkah tegas pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Selain menjaga integritas program bansos, langkah ini juga menjadi peringatan bagi penerima agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikan.
Ke depan, Kementerian Sosial bersama PPATK, BPS, dan pemerintah daerah akan terus melakukan penyaringan ketat terhadap data penerima bansos. Pemerintah berkomitmen agar bantuan ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, tanpa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
About the Author
