Pendekatan Baru dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) kini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang digunakan dalam pemberian bantuan. Pendekatan ini dilakukan melalui praktik langsung, kolaborasi, serta integrasi seni, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat sasaran bantuan sosial, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga bertujuan untuk mengakhiri praktik lama di mana setiap kementerian memiliki data secara terpisah, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian atau pengulangan.
Dalam beberapa waktu terakhir, temuan menunjukkan adanya lebih dari 100 ribu penerima bansos yang dianggap anomali. Mereka termasuk pegawai ASN, TNI-Polri, dokter, dosen, hingga pegawai BUMN/BUMD. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 ribu penerima telah dihentikan bantuannya, sedangkan 44 ribu lainnya masih dalam proses penonaktifan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem ini akan terus berjalan dengan pembaruan data setiap tiga bulan. Proses ini dilakukan melalui groundchecking yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah, kemudian data tersebut diverifikasi dan disahkan oleh BPS. Dengan demikian, semua data yang ada di setiap kementerian akan diverifikasi ulang oleh BPS, sehingga tidak ada lagi data yang terpecah atau tidak terpadu.
Kementerian Sosial kini hanya berperan dalam proses pemutakhiran data bersama pemerintah daerah. Penetapan kelompok penerima bansos, terutama desil 1 hingga desil 4 yang mencakup masyarakat miskin, didukung oleh pendekatan langsung, kolaborasi, dan integrasi seni. Pendekatan ini memperkuat pemahaman konsep kinematika yang abstrak, dan berlaku untuk periode Januari-Maret, April-Juni, dan Juli-September.
Setiap periode, daftar penerima bansos diperbarui. Penerima lama yang tidak lagi memenuhi syarat atau terbukti menyalahgunakan bantuan akan dicoret, dan slot mereka akan diisi oleh penerima baru yang lebih berhak. Contohnya dalam penyaluran bansos triwulan II, Kemensos telah mencoret banyak penerima karena tidak lolos verifikasi atau terlibat dalam penyalahgunaan bantuan.
Untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, Kemensos juga membuka jalur partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos. Warga dapat melaporkan penerima yang tidak layak atau mengajukan usulan sanggahan bagi calon penerima baru. Dengan melampirkan bukti yang memadai, seluruh usulan akan diverifikasi oleh BPS sebelum disahkan.
“Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap bantuan sosial menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Keterlibatan aktif siswa melalui praktik langsung, kerja sama, serta penggabungan seni mendukung pemahaman konsep kinematika yang abstrak. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya bantuan sosial yang lebih efektif, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam distribusi bantuan.
About the Author
