Sistem Pembayaran Payment ID Diharapkan Bisa Meningkatkan Akurasi Penyaluran Bantuan Sosial
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sistem pembayaran Payment ID memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat, khususnya dalam meningkatkan keakuratan penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menilai istilah “memata-matai transaksi” tidak sepenuhnya tepat menggambarkan penggunaan sistem ini. Menurutnya, Payment ID yang akan diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) bisa menjadi alat penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Prasetyo menjelaskan bahwa data pribadi dan transaksi masyarakat tetap diatur dengan aturan yang jelas. Ia menekankan bahwa sistem ini tidak bertujuan untuk melanggar privasi, tetapi lebih pada upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan nasional. Hal ini terkait dengan pengawasan terhadap penyaluran bansos, yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam identifikasi penerima bantuan.
“Semangatnya adalah untuk perbaikan tata kelola, sehingga setelah di-mapping atau diidentifikasi, kita bisa menemukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya, seseorang yang seharusnya tidak layak menerima bansos masih menerima,” ujarnya saat diwawancara di Istana Merdeka.
Selain itu, Prasetyo juga menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan bansos yang tidak bijak, seperti untuk kegiatan ilegal seperti judi online. Ia menilai bahwa dengan adanya sistem Payment ID, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi penggunaan dana bansos yang tidak sesuai.
Payment ID: Solusi untuk Transparansi Keuangan Nasional
Bank Indonesia telah merencanakan uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025. Layanan ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien.
Payment ID bekerja dengan menggunakan kode unik yang terdiri dari kombinasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ID tertentu. Dengan sistem ini, setiap transaksi keuangan dapat diidentifikasi secara akurat, mulai dari belanja harian hingga penggunaan dompet digital, rekening bank, hingga transaksi kartu kredit.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menjelaskan bahwa Payment ID akan membantu meningkatkan transparansi sistem keuangan nasional. Dengan adanya sistem ini, BI akan mampu melacak detail pemasukan dan pengeluaran seseorang, termasuk sumber penghasilan, jumlah pengeluaran, kewajiban utang, serta keterlibatan dalam pinjaman online (pinjol) dan investasi.
“Kami bisa tahu berapa besar pengeluaran seseorang, apakah ia punya utang, bahkan apakah ia terlibat dalam aktivitas finansial berisiko seperti pinjaman daring,” kata Dudi kepada Caung news.
Manfaat dan Tujuan Payment ID
Sistem Payment ID tidak hanya berfokus pada transaksi keuangan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas finansial dapat dipantau dan dikelola secara lebih baik. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga keuangan dapat mengambil langkah-langkah preventif terhadap risiko keuangan yang mungkin terjadi.
Beberapa manfaat utama dari Payment ID antara lain:
- Peningkatan transparansi dalam sistem keuangan nasional.
- Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana bansos dan bantuan sosial lainnya.
- Pencegahan penggunaan dana yang tidak bijak, seperti untuk kegiatan ilegal atau spekulatif.
- Identifikasi risiko keuangan individu, termasuk utang, pinjaman daring, dan investasi berisiko.
Dengan adanya Payment ID, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pengelolaan keuangan mereka sendiri, sementara pemerintah dan BI dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif dan akurat.
About the Author
