Berbagai Program Bantuan Sosial yang Diberikan di Agustus 2025
Agustus 2025 menjadi bulan penting bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Tidak hanya sebagai bulan kemerdekaan, bulan ini juga menjadi momen yang dinantikan oleh jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) karena berbagai program bantuan sosial (bansos) yang diberikan. Bantuan ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, memastikan akses terhadap pangan, pendidikan, dan kesehatan tetap terjaga, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
PKH Tahap 3: Bantuan untuk Keluarga Kurang Mampu
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bansos bersyarat yang disalurkan setiap triwulan. Tujuannya adalah memastikan keluarga kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Di tahap ketiga tahun ini, nominal bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut:
- Ibu hamil dan anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
- Siswa SD/sederajat: Rp225.000
- Siswa SMP/sederajat: Rp375.000
- Siswa SMA/sederajat: Rp500.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
- Lansia di atas 70 tahun: Rp600.000
Bantuan ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pembelian seragam sekolah, atau pemenuhan gizi harian anak.
BPNT Tahap 3: Bantuan Pangan Non-Tunai
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memberikan dukungan sebesar Rp200.000 per bulan untuk pembelian bahan pokok. Penyaluran dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa digunakan di e-warong resmi. Khusus untuk tahap ketiga, pencairan dilakukan sekaligus untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2025. Jadi, jika penerima belum mengambil sebelumnya, total yang diterima bisa mencapai Rp600.000.
Selain membantu dapur rumah tangga, program ini juga turut menggerakkan warung mitra dan pedagang lokal.
Jadwal Pencairan PKH & BPNT
Kementerian Sosial menjadwalkan pencairan PKH dan BPNT mulai pertengahan Agustus hingga akhir September 2025. Proses pencairan berbeda-beda tiap daerah, tergantung pada kelengkapan data, verifikasi desa, dan koordinasi dengan bank penyalur seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Bagi wilayah terpencil, pendamping PKH akan membantu pencairan secara kolektif agar distribusi lebih cepat.
PBI JK: Layanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mendapat jaminan BPJS Kesehatan dengan iuran sebesar Rp42.000/bulan yang dibayarkan pemerintah. Peserta bisa berobat gratis di puskesmas atau rumah sakit rekanan, mulai dari pemeriksaan umum hingga rawat inap.
YAPI: Bantuan Khusus Anak Yatim Piatu
Program Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI) memberikan bantuan sebesar Rp270.000/bulan untuk anak yang kehilangan orang tua. Bentuk bantuan bisa berupa uang tunai atau barang, seperti perlengkapan sekolah dan alat bantu disabilitas, tergantung hasil evaluasi sosial.
PIP: Menjamin Anak Tetap Bersekolah
Program Indonesia Pintar (PIP) menargetkan siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah. Nominal bantuan per tahun adalah:
- SD: Rp450.000
- SMP: Rp750.000
- SMA/SMK: Rp1.800.000
Dana bisa digunakan untuk biaya transportasi sekolah, membeli buku, atau membayar keperluan pendidikan lainnya.
BLT Dana Desa: Bantuan untuk Warga Desa
BLT Dana Desa diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Juli–September 2025, total Rp900.000. Sasaran utamanya adalah warga desa yang kehilangan mata pencaharian, terutama pekerja sektor informal. Penyalurannya melibatkan pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Bantuan Beras: Pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat
Setiap KPM akan menerima 10–20 kg beras pada Agustus 2025. Program ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga membantu menstabilkan harga beras di pasaran.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pencairan Bansos
Bulan Agustus ini menjadi momentum penting karena pencairan bansos tunai dan non-tunai berlangsung bersamaan. Efeknya bukan hanya meringankan beban biaya hidup keluarga, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Dana yang diterima KPM akan kembali berputar di pasar, e-warong, hingga jasa transportasi. Jika penyaluran berjalan tepat waktu dan transparan, bansos ini bisa menjadi instrumen efektif untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.
About the Author
