Masalah Gaji Guru dan Dosen yang Menjadi Perhatian Menteri Keuangan
Masalah gaji guru dan dosen yang sering dibahas di media sosial menjadi perhatian khusus dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia menilai bahwa rendahnya penghasilan para pendidik menjadi tantangan serius bagi keuangan negara, terlepas dari tingginya alokasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan.
Dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung pada 7 Agustus 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa banyak orang di media sosial mengatakan bahwa profesi sebagai guru atau dosen tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Hal ini, menurutnya, juga menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara.
Ia mempertanyakan apakah seluruh beban kenaikan gaji harus ditanggung oleh pemerintah atau apakah masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan para pendidik. Meski begitu, ia belum menjelaskan secara rinci bagaimana partisipasi tersebut akan dilakukan.
Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2025
Pada tahun 2025, anggaran pendidikan mencapai sebesar Rp 724,3 triliun. Dana tersebut dibagi dalam tiga kluster utama. Kluster pertama digunakan untuk manfaat langsung bagi siswa dan mahasiswa, sementara kluster kedua mencakup gaji dan tunjangan kinerja bagi guru dan dosen. Kluster ketiga digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
Dana untuk guru dan dosen meliputi berbagai bentuk bantuan, termasuk gaji pokok dan tunjangan kinerja. Tunjangan profesi diberikan kepada 477.700 guru non-PNS, sedangkan sertifikasi diberikan kepada 666.900 guru. Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencakup 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta pelajar, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri.
Selain itu, ada juga beasiswa LPDP dan program digitalisasi pembelajaran yang menjadi bagian dari anggaran pendidikan.
Rencana Kenaikan Gaji Guru di Era Prabowo
Pada bulan pertama masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan gaji guru pada tahun 2025. Dalam peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Rawamangun, pada 28 November 2024, ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa kenaikan gaji berlaku bagi seluruh guru ASN dan non-ASN yang bersertifikat. Guru ASN akan menerima tambahan setara dengan satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN bersertifikat akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 2 juta. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Kementerian Agama.
Total anggaran kesejahteraan guru pada 2025 mencapai sebesar Rp 81,6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Anggaran ini mencakup 1,93 juta guru bersertifikat pendidik, dengan rencana tambahan bantuan langsung tunai (BLT) bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat.
Penjelasan dan Tanggapan Masyarakat
Meski pengumuman kenaikan gaji guru disambut positif, sempat terjadi salah paham di masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa guru non-ASN yang sudah bersertifikat sebelum 2024 akan mendapat kenaikan tunjangan dari Rp 500 ribu menjadi total Rp 2 juta per bulan. Sementara itu, guru yang baru bersertifikat pada 2024 langsung menerima tunjangan Rp 2 juta penuh.
Hasan Nasbi kemudian mewanti-wanti pemerintah untuk tetap berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya dengan memperhatikan kenaikan nominal gaji. Presiden Prabowo, menurut Hasan, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN. Dengan demikian, total anggaran untuk kesejahteraan guru mencapai Rp 81,6 triliun.
About the Author
