Puan Maharani Minta Pemerintah Perbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyoroti pentingnya verifikasi data yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menekankan bahwa kesalahan dalam pengelolaan data bisa menyebabkan anomali dalam distribusi bantuan, termasuk bagi pihak-pihak yang seharusnya tidak layak menerima. Hal ini menjadi respons terhadap laporan yang menyebut adanya ketidaksesuaian dalam data penerima bansos.
Puan mengatakan, data merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan terkait program pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan verifikasi secara mendalam dan detail agar semua bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pentingnya Ketepatan Sasaran Bansos
Puan juga menegaskan bahwa ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos sangat krusial. Ia menilai bahwa setiap program harus diarahkan dengan tepat agar tidak terjadi pemborosan atau ketidakadilan. Ia mengingatkan, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh rakyat yang berhak, bukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat.
Sebagai contoh, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan sangat memperhatikan data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Ia menjelaskan bahwa data yang terbaru menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu program perlu diubah, diperbaiki, atau dievaluasi.
Anomali Data Penerima Bansos
Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan adanya anomali dalam data penerima bansos. Salah satu temuan adalah sekitar 27 ribu penerima bansos ternyata adalah pegawai BUMN. Angka ini disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, yang mengatakan bahwa data tersebut ditemukan melalui analisis di satu bank saja.
Selain itu, terdapat juga sekitar 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 penerima dengan status eksekutif atau manajerial. Ivan menyarankan agar Kemensos melakukan pemeriksaan langsung (ground checking) untuk memastikan apakah penerima bansos tersebut masih layak menerima bantuan.
Data yang Tidak Teridentifikasi
Ivan juga menyebutkan bahwa dari total 10 juta rekening yang dianalisis, sekitar 1,7 juta di antaranya tidak teridentifikasi menerima bansos. Dengan demikian, hanya 8,3 juta rekening yang diketahui menerima bantuan. Hal ini menunjukkan adanya banyak anomali dalam sistem pendataan bansos.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa profesi penerima bansos diketahui saat mereka membuka rekening. Menurutnya, hal ini merupakan pengakuan langsung dari pihak yang bersangkutan.
Masalah yang Masih Muncul
Beberapa isu lain juga muncul terkait penyaluran bansos. Misalnya, ada sejumlah penerima bansos yang terlibat dalam judi online, serta jumlah deposit yang mencapai Rp542 miliar. Selain itu, dana bansos turun hingga 56 persen, sehingga DPRD meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan warga miskin.
Masalah ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan distribusi bansos masih memiliki celah yang perlu diperbaiki. Dengan data yang akurat dan transparan, diharapkan bantuan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
About the Author
