Rencana Penyaluran Bantuan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah merancang penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan BPNT tahap 3 untuk periode Juli hingga September 2025. Proses penyaluran ini akan dimulai pada bulan Agustus, dengan menggunakan data terbaru yang diperoleh dari hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan secara bertahap, mengikuti hasil verifikasi dan validasi data terbaru. Dalam proses ini, penerima bantuan yang dinilai tidak valid atau tidak memenuhi syarat akan dicoret, dan bantuan akan dialihkan kepada warga yang lebih berhak.
Data yang Lebih Terintegrasi dan Akurat
Sebelumnya, data penerima bansos tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Namun sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) terkait konsolidasi data, seluruh pangkalan data kini disatukan dan dikelola oleh BPS. Kemensos kini hanya berperan dalam membantu pemutakhiran di lapangan, sementara BPS bertugas melakukan verifikasi dan validasi akhir.
“Dulu data ada di Kementerian Sosial, Bappenas, dan lembaga lainnya. Sekarang semua data terkonsolidasi di BPS. Kami bantu ground check ke rumah-rumah,” ujar Gus Ipul.
Hasil dari kunjungan ke 12 juta rumah tangga menunjukkan adanya 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak layak, dan mereka telah dicoret dari daftar penerima.
Ratusan Ribu Penerima Bansos Tidak Layak
Selain itu, Kemensos juga bekerja sama dengan PPATK untuk mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penerima bansos dengan data transaksi keuangan. Hasilnya mengejutkan, yaitu dari 30 juta penerima bansos, ditemukan lebih dari 600 ribu yang terindikasi merupakan pemain judi online.
Lebih lanjut, temuan terbaru mengungkap bahwa lebih dari 100.000 orang dengan profesi tidak layak, seperti ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, DPR/DPRD, dokter, dosen, hingga manajer perusahaan, tercatat sebagai penerima bansos.
“Sebanyak 55.000 sudah kami putus bantuannya, dan sisanya 44.000 sedang dalam proses verifikasi ulang,” katanya.
Beberapa profesi tersebut diketahui berdasarkan data yang diisi saat pembukaan rekening bank, yang saat ini sedang diverifikasi ulang melalui rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Penyaluran Bansos Tetap Berjalan, Fokus pada Desil 1-4
Meskipun proses pemutakhiran data masih berlangsung, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos tetap berjalan lancar. Penyaluran bansos PKH dan BPNT untuk triwulan ketiga tetap dilakukan sesuai jadwal, menggunakan data terbaru dari BPS yang diperkirakan akan diterima pekan ini.
Fokus penyaluran adalah untuk kelompok Desil 1 hingga Desil 4, yaitu masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Pemerintah menekankan bahwa prioritas utama adalah menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Partisipasi Masyarakat dalam Koreksi Data
Untuk memastikan akurasi data, Kemensos juga mendorong partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat:
- Mengusulkan diri jika merasa layak tapi belum menerima bansos.
- Menyanggah jika ada penerima di sekitar mereka yang dinilai tidak layak.
- Mengunggah bukti pendukung untuk verifikasi.
Selain jalur digital, masyarakat juga bisa melakukan pengajuan atau sanggahan melalui jalur formal seperti RT/RW, kelurahan, Dinsos kabupaten/kota, hingga BPS pusat.
“Kami ingin data makin akurat dari waktu ke waktu. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita harap bansos bisa tepat sasaran seratus persen,” tegas Gus Ipul.
Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa tidak layak namun masih menerima bansos, agar melapor untuk segera dilakukan pemutakhiran data. Sebaliknya, warga yang merasa layak tetapi belum terdaftar juga diminta melapor dengan menyertakan identitas lengkap dan bukti pendukung.
“Jangan hanya protes tanpa bukti. Kami butuh data yang valid agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
About the Author
