Penyaluran Bantuan Sosial Menghadapi Tantangan Data
Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan data yang mengejutkan terkait penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Dalam analisis terbaru, ditemukan bahwa ribuan orang dengan status ekonomi menengah ke atas, termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dokter, manajer, hingga pemain judi online, tercatat sebagai penerima bansos pada tahun 2025.
Hasil verifikasi dan analisis data rekening yang dilakukan oleh PPATK terhadap 10 juta penerima bansos menunjukkan beberapa temuan penting:
- Sebanyak 1,7 juta rekening tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos resmi.
- 78.000 penerima bansos masih aktif bermain judi online pada tahap pertama tahun 2025.
- Terdapat 27.932 penerima dengan status pegawai BUMN.
- Ada 7.479 penerima yang berstatus dokter.
- Lebih dari 6.000 penerima memiliki status eksekutif atau manajerial.
- Sebanyak 60 orang penerima bansos memiliki saldo rekening di atas Rp50 juta.
Temuan ini menunjukkan adanya anomali dalam penyaluran bansos, yang dinilai tidak wajar dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Perwakilan PPATK menyatakan bahwa hal ini harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan sosial.
Penyaluran Bansos Akan Diperketat
Menteri Sosial menyampaikan bahwa dari 600.000 lebih penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, sekitar 228.000 telah dicoret dari daftar penerima. Sisanya, yaitu 375.000 orang, masih dalam proses verifikasi lanjutan atau ground check dan akan ditindaklanjuti pada penyaluran tahap ketiga di triwulan berikutnya.
Untuk meningkatkan akurasi data, pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan PPATK dalam melakukan screening rekening sebelum penyaluran bansos berikutnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos.
Pemerintah bertujuan agar hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan dari negara. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bansos.
PPATK dan Kemensos Berkomitmen Bersihkan Data Bansos
PPATK menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung Kemensos dalam memastikan akurasi data penerima bansos. Ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan bantuan dan menjaga kredibilitas program tersebut.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa bansos disalurkan secara tepat sasaran,” ujar perwakilan PPATK. “Ini adalah bukti bahwa Kemensos serius dalam menata ulang data bansos agar lebih transparan dan akurat.”
Temuan ini menyoroti perlunya validasi data secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam penyaluran bansos. Dengan kerja sama antara Kemensos dan PPATK, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu rakyat yang membutuhkan.
About the Author
