Komitmen Menteri Sosial dalam Pengadaan Laptop dan Seragam untuk Siswa Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses pengadaan laptop dan seragam bagi siswa penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan secara transparan, terbuka, dan tanpa praktik curang. Ia menyatakan bahwa tidak boleh ada kongkalikong atau penyimpangan dalam proses ini. Semua harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahkan, pihaknya sudah meminta pendampingan dari aparat penegak hukum sejak awal proses.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial akan mengawal langsung setiap tahap pengadaan. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal pengadaan barang, tetapi juga tentang kepercayaan publik. “Kami harus memberi contoh dari atas, memegang komitmen penuh agar program ini berjalan bersih,” ujarnya.
Pemenuhan Kebutuhan Siswa Penerima Bansos
Menurut Gus Ipul, pengadaan laptop ini diperuntukkan bagi seluruh siswa penerima bansos, disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pada tahap pertama, akan dibagikan kepada 9.700 siswa, sementara tahap kedua menyasar sekitar 6.000 siswa. Total lebih dari 15.000 siswa akan menerima masing-masing satu unit laptop.
Selain laptop, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah. Kedua program ini diharapkan bisa menunjang proses belajar siswa penerima bansos agar tidak tertinggal dari teman-temannya.
Temuan Terkait Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online
Di luar pengadaan, Gus Ipul juga membeberkan hasil koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyaluran bansos. Dari total lebih dari 9 juta penerima, sekitar 600 ribu terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.
“Sebanyak 228 ribu penerima sudah langsung dihentikan bantuannya, sementara 375 ribu lainnya masih dalam proses verifikasi. Temuan ini mengejutkan, karena ada yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, dan lainnya,” katanya.
Beberapa kasus, lanjut dia, ternyata bersumber dari kesalahan data saat pembuatan rekening. “Ada rekening yang salah tercatat sehingga terindikasi mencurigakan. Semua ini kami dalami, dan kalau terbukti tidak layak, mereka akan langsung dicoret dari daftar penerima,” ucapnya.
Instruksi Presiden untuk Perbaikan Data Bansos
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretari Jenderal Nahdlatul Ulama ini menjelaskan bahwa selama ini keluhan soal bansos yang tidak tepat sasaran menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sebagai tindak lanjut, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 untuk memperbaiki dan memutakhirkan data penerima bansos, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator utama.
“Kalau datanya benar dan akurat, penyaluran bansos juga akan tepat sasaran. Karena itu, kita lakukan pembaruan data, pengecekan lapangan, dan penelusuran profil rekening penerima,” katanya.
Gus Ipul juga mengungkapkan ada penerima bansos yang menerima lebih dari Rp5 juta dalam satu periode. “Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan. Semua masih dalam pendalaman, dan kami pastikan yang tidak memenuhi syarat akan dicoret,” katanya.
Ajakan Masyarakat untuk Ikut Mengawasi
Untuk mempercepat perbaikan, Kemensos mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur usul dan sanggah. “Silakan gunakan fitur tersebut dan sertakan bukti. Kalau ada data yang keliru, bisa langsung diperbaiki,” ujar Saifullah.
Ia mengajak semua pihak ikut mengawasi agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak. “Bansos ini bukan hak semua orang, tetapi hak mereka yang membutuhkan. Kalau kita biarkan salah sasaran, yang rugi adalah rakyat miskin yang seharusnya terbantu,” katanya.
About the Author
