Verifikasi Data Pegawai BUMN yang Terindikasi Menerima Bansos
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Ipul, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keakuratan data dan memastikan bahwa bansos disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam respons terhadap laporan yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut laporan tersebut, sebanyak 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan apakah mereka benar-benar merupakan pegawai BUMN. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memperkuat proses verifikasi.
“Kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujarnya saat berada di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (8/8/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa verifikasi data sangat penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan dari PPATK tersebut.
“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” tambahnya.
Temuan PPATK Mengenai Penerima Bansos
Diketahui, PPATK menemukan beberapa kejanggalan dalam data penerima bansos yang diajukan oleh Kemensos. Salah satu temuan yang mencuri perhatian adalah adanya 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan hal ini saat berada di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025).
Ivan menjelaskan bahwa dari profil yang ditemukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus sebagai pegawai BUMN. Selain itu, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter serta lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
Menurut Ivan, kemensos harus segera menindaklanjuti laporan tersebut agar penyaluran bansos dapat tepat sasaran. “Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” ujarnya.
Data Rekening Penerima Bansos
Selain itu, PPATK juga telah menerima sekitar 10 juta rekening penerima bansos dari kementerian yang dipimpin oleh Saifullah Yusuf. Dari jumlah tersebut, hanya 8.398.624 rekening yang teridentifikasi menerima bansos. Sementara itu, sisanya sekitar 1,7 juta rekening tidak ditemukan bukti bahwa mereka menerima bansos.
Tidak hanya itu, Ivan juga menyebutkan bahwa ada hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun tetap menerima bantuan. Hal ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi ketidaksesuaian dalam pendistribusian bansos.
Langkah Selanjutnya
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Kemensos dan PPATK akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua penerima bansos memenuhi syarat dan tidak terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Proses verifikasi akan menjadi langkah utama untuk memperbaiki sistem distribusi bansos dan memastikan keadilan dalam pemberian bantuan sosial.
About the Author
