Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial RI
Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang mempercepat sejumlah proses penting untuk memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berjalan lebih cepat, tepat, dan merata. Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan informasi positif mengenai kemajuan dalam penyaluran bansos, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Salah satu fokus utama saat ini adalah penyelesaian proses pembukaan rekening kolektif atau burekol bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses ini melibatkan pemindahan data dari mekanisme lama yang dijalankan oleh PT Pos Indonesia ke sistem baru yang menggunakan bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Dari total 3,6 juta KPM yang menjadi target program ini, sebanyak 1,6 juta telah berhasil melalui proses burekol dan kini hanya menunggu pencairan bantuan. Sementara itu, dua juta KPM lainnya masih dalam tahap verifikasi dan pembuatan rekening. Pemerintah menargetkan seluruh proses ini akan rampung dalam beberapa minggu mendatang. Setelah selesai, KPM akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk menarik bansos langsung dari rekening masing-masing.
Langkah ini tidak hanya mempercepat pencairan bansos tahap berikutnya, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses distribusi bantuan ke depannya. Dengan sistem rekening individual, bantuan dapat langsung ditransfer dan diawasi lebih transparan.
Dua Kelompok KPM Prioritas
Meskipun pencairan untuk tahap ketiga PKH dan BPNT secara resmi belum dimulai, Kementerian Sosial sudah mulai melakukan persiapan dengan mengalihkan fokus pada dua kelompok KPM prioritas. Adapun dua kelompok tersebut adalah mereka yang sebelumnya menerima bansos melalui PT Pos Indonesia dan kini beralih ke sistem perbankan Himbara, serta kelompok KPM baru yang baru saja lolos verifikasi dan validasi sebagai penerima bantuan.
Penyaluran bantuan untuk kedua kelompok ini masih termasuk dalam tahap kedua (April–Juni 2025), yang sebagian belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, penyelesaian distribusi untuk tahap ini menjadi prioritas utama sebelum melangkah ke tahap ketiga.
Dalam rangka penetapan penerima bantuan untuk triwulan ketiga (Juli–September), Kementerian Sosial juga menginstruksikan pendamping sosial PKH di lapangan untuk melakukan verifikasi langsung. Kegiatan ini mencakup pengecekan data calon penerima bantuan yang diajukan oleh masyarakat maupun Dinas Sosial setempat, guna memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi dasar utama dalam menetapkan daftar penerima PKH dan BPNT tahap ketiga. KPM yang sebelumnya sudah menerima bantuan dan masih memenuhi syarat akan kembali ditetapkan sebagai penerima.
Perkembangan Terkini Bansos Lainnya
Berdasarkan pantauan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), terdapat beberapa perkembangan terkait bansos lainnya. Untuk bantuan ATENSI Anak Yatim Piatu (API), periode penyaluran telah diperbarui untuk Juli–September 2025 dan statusnya sudah menunjukkan keberhasilan pengecekan rekening. Begitu pula untuk bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), yang sudah aktif kembali untuk bulan Juli 2025.
Namun, untuk bansos PKH dan BPNT, status di aplikasi tersebut masih menunjukkan periode penyaluran tahap kedua. Hal ini menandakan bahwa proses verifikasi data penerima masih berjalan, dan daftar final untuk tahap ketiga masih dalam penyusunan.
Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bansos dapat memeriksa secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial.
About the Author
